 |
| Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima. |
Kota Bima, BONGKAR,- Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., memimpin langsung Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Senin (19/10/2026). Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, hingga Camat dan Lurah se-Kota Bima ini membahas sejumlah agenda mendesak, mulai dari persiapan penilaian Adipura hingga penanganan dampak kemarau panjang.
Fokus utama dalam arahan Wali Kota adalah kesiapan Kota Bima menghadapi kunjungan Tim Pemantau Adipura Tahun 2026. Tim yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup, PUSDAL Bali Nusra, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB tersebut akan melakukan penilaian pada periode 19–28 Oktober 2026. Kota Bima menjadi salah satu dari tujuh daerah di NTB yang menjadi sasaran penilaian tahun ini.
Wali Kota menegaskan bahwa keberhasilan meraih dan mempertahankan penghargaan Adipura bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
"Kebersihan dan penataan lingkungan harus menjadi atensi utama kita semua. Mulai dari jalan, pasar, kawasan permukiman, fasilitas umum, perkantoran, saluran drainase, hingga tempat pembuangan sampah. Saya minta Camat dan Lurah turun langsung memantau wilayahnya, identifikasi titik-titik yang masih kotor dan fasilitas yang perlu dibenahi," tegas H. A. Rahman.
Wali Kota menginstruksikan agar koordinasi dengan DLH dan OPD terkait segera dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, pelaku usaha, hingga pengelola sekolah. Ia juga memberikan peringatan keras agar setiap persoalan lingkungan ditindaklanjuti secara nyata di lapangan, bukan sekadar didokumentasikan untuk laporan administratif.
Selain isu lingkungan, Wali Kota juga menyoroti potensi krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut. Ia menginstruksikan OPD terkait, bersama Camat dan Lurah, untuk segera mendata kelurahan dan lingkungan yang terdampak, serta jumlah kepala keluarga yang membutuhkan bantuan air.
"Camat dan Lurah harus tahu persis jadwal distribusi, lokasi pelayanan, dan mana warganya yang sudah atau belum terlayani. Koordinasi lintas OPD harus diperkuat agar akses air bersih tetap terpenuhi, terutama bagi warga di wilayah yang paling terdampak," imbuhnya.
Terkait stabilitas sosial, Wali Kota juga meminta jajarannya untuk lebih peka terhadap keluhan masyarakat dan isu-isu ketertiban umum yang berkembang, termasuk keresahan masyarakat terkait aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan ketertiban umum di fasilitas publik.
"Jika ada laporan atau indikasi pelanggaran aturan serta gangguan ketertiban, segera koordinasikan dengan instansi berwenang untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kita harus hadir melindungi nilai-nilai yang hidup di masyarakat," ujarnya.
Menutup arahannya, Wali Kota mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Bima untuk menjaga semangat pengabdian.
"Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari tumpukan laporan, tetapi dari kehadiran kita di tengah masyarakat dan solusi nyata yang kita berikan atas persoalan warga," pungkas Wali Kota. (RED)