 |
| Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP.. |
Kota Bima, BONGKAR,- Pemerintah Kota Bima terus memperkuat komitmen dalam penanggulangan bencana banjir melalui perencanaan yang terintegrasi dan berbasis ilmiah. Hal ini ditunjukkan oleh Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP., bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima, Didi Fahdiansyah, ST., MT., yang menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Semarang, Minggu (18/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri ini merupakan bagian dari strategi penguatan koordinasi lintas sektor. Forum ini menjadi wadah vital dalam mendukung pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), guna mendorong penanganan risiko banjir yang menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, menyampaikan paparan strategis mengenai Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir pada DAS Rontu Kota Bima untuk periode 2026–2030.
Syarif menekankan bahwa pendekatan berbasis DAS merupakan landasan fundamental untuk menyinergikan kebijakan, program, kegiatan, hingga pembiayaan penanganan banjir secara terpadu.
"Rencana aksi yang kami susun mencakup berbagai intervensi strategis yang komprehensif. Mulai dari penguatan kebijakan dan tata kelola DAS, rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah hulu, pengendalian erosi dan sedimentasi, hingga pemeliharaan serta penguatan tebing sungai," ujar Syarif dalam paparannya.
Selain infrastruktur fisik, rencana aksi tersebut juga menaruh perhatian besar pada aspek non-struktural dan lingkungan. Hal ini meliputi peningkatan infrastruktur pengendalian banjir di kawasan perkotaan, pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System), pengurangan sampah di sungai, serta pengembangan ruang terbuka hijau dan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions). Penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana juga menjadi prioritas utama.
Syarif menambahkan, kompleksitas penanganan DAS Rontu menuntut sinergi yang kuat antarwilayah. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bima sebagai wilayah hulu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan.
"Penanganan tidak bisa hanya berfokus pada wilayah terdampak di perkotaan (hilir), tetapi harus memperhatikan kondisi lingkungan dan tata kelola di wilayah hulu," tambahnya.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kota Bima berharap penyusunan rencana aksi dapat semakin terarah dan terukur, serta terintegrasi penuh dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan Renja perangkat daerah.
Keikutsertaan Bappeda dan Dinas PUPR Kota Bima dalam forum tingkat nasional ini menegaskan keseriusan Pemkot Bima dalam mewujudkan sistem perkotaan yang tangguh terhadap risiko banjir melalui pelaksanaan program NUFReP yang berkelanjutan. (RED)